KARAWANG/Gariskritis — Pelaksanaan proyek rehabilitasi yang disebut memiliki nilai anggaran lebih dari Rp2 miliar menjadi sorotan. Bukan semata soal besarnya anggaran, perhatian publik kini tertuju pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta kesesuaian material yang digunakan di lapangan.
Pantauan di lokasi menunjukkan adanya pekerja yang diduga belum menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap ketika melaksanakan aktivitas pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana standar keselamatan kerja diterapkan oleh pihak pelaksana.
Dalam proyek konstruksi, keselamatan pekerja bukan persoalan pelengkap. Penggunaan APD dan penerapan prosedur K3 merupakan bagian penting untuk mengendalikan risiko kecelakaan selama pekerjaan berlangsung.
Material Proyek Juga Dipertanyakan
Sorotan tidak berhenti pada persoalan K3. Material yang digunakan dalam pekerjaan turut menjadi perhatian dan dipertanyakan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.
Pertanyaan publik pun sederhana: apakah material yang digunakan benar-benar telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam kontrak?
Namun, dugaan ketidaksesuaian material tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran tanpa adanya pemeriksaan teknis, dokumen kontrak, hasil uji material, maupun keterangan dari pihak yang berwenang.
Mandor Sulit Ditemui Saat Media Meminta Klarifikasi
Upaya awak media untuk mendapatkan penjelasan langsung di lokasi juga belum membuahkan hasil. Pihak yang disebut sebagai mandor atau penanggung jawab lapangan belum berhasil ditemui untuk memberikan keterangan terkait penerapan K3 maupun material yang digunakan.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan publik. Apalagi proyek yang nilai anggarannya disebut mencapai miliaran rupiah semestinya dapat dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan, dan keselamatan kerja.
Jika seluruh pelaksanaan telah sesuai ketentuan, penjelasan terbuka dari pihak pelaksana tentu penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di lapangan.
Jangan Sampai Anggaran Besar, Pengawasan Justru Lemah
Nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp2 miliar membuat pengawasan menjadi semakin penting. Masyarakat berhak mengetahui apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, mulai dari penggunaan material, metode pelaksanaan, kualitas pekerjaan hingga penerapan K3.
Karena itu, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan instansi pemilik pekerjaan perlu memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai:
- Nilai kontrak dan sumber anggaran proyek;
- Spesifikasi teknis pekerjaan;
- Jenis serta standar material yang digunakan;
- Hasil pemeriksaan atau pengujian material;
- Penerapan K3 dan kelengkapan APD pekerja;
- Fungsi serta pengawasan konsultan pengawas;
- Dan progres pekerjaan dibandingkan dengan kontrak.
Publik tentu tidak ingin proyek bernilai miliaran rupiah hanya dinilai dari selesainya pekerjaan secara fisik, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kualitas, spesifikasi, keselamatan, dan penggunaan anggarannya.
Gariskritis menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan pelanggaran dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi pihak terkait. Media ini membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada kontraktor, mandor, konsultan pengawas, maupun instansi terkait agar pemberitaan tetap berimbang dan memenuhi prinsip jurnalistik.
Pertanyaan besarnya kini: sudahkah proyek bernilai miliaran rupiah tersebut diawasi secara maksimal, baik dari sisi keselamatan pekerja maupun kualitas materialnya?
