1KARAWANG – Proyek pembangunan di SDN 1Cikarang, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan. Pasalnya, proyek pembangunan tersebut diduga belum dilengkapi papan informasi kegiatan atau papan nama proyek di lokasi pekerjaan.
Ketiadaan papan informasi proyek tersebut menimbulkan pertanyaan terkait keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pasalnya, papan informasi proyek merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui secara jelas sumber anggaran, nilai anggaran, pelaksana kegiatan, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan hingga instansi atau pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.
Dari hasil pantauan di lokasi, pekerjaan pembangunan di lingkungan SDN 1 Cikarang terlihat tengah dilaksanakan. Namun, di sekitar area proyek belum terlihat adanya papan informasi yang menjelaskan secara rinci identitas kegiatan pembangunan tersebut.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan dugaan bahwa pelaksanaan proyek belum dilakukan secara transparan. Bahkan, warga maupun pihak yang melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan kesulitan memperoleh informasi dasar mengenai proyek tersebut.
Kepala Sekolah Akui Papan Informasi Belum Dipasang
Saat dikonfirmasi mengenai tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pembangunan, pihak Kepala Sekolah SDN 1 Cikarang membenarkan bahwa papan informasi kegiatan memang belum dipasang.
«“Memang papan informasinya belum dipasang,” ujar Kepala Sekolah saat dikonfirmasi terkait keberadaan papan informasi proyek.»
Pernyataan tersebut semakin memperkuat fakta bahwa pada saat dilakukan pemantauan, informasi mengenai proyek belum tersedia secara terbuka di lokasi pekerjaan.
Belum diketahui secara pasti alasan belum dipasangnya papan informasi tersebut serta kapan papan proyek akan dipasang. Selain itu, sejumlah informasi penting seperti sumber anggaran, nilai kontrak, nama penyedia atau pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, volume pekerjaan serta jangka waktu pelaksanaan belum dapat diketahui secara terbuka dari lokasi proyek.
Diduga Tidak Sesuai Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
Ketiadaan papan informasi proyek patut menjadi perhatian, khususnya apabila pembangunan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara atau keuangan daerah.
Pemerintah pada prinsipnya wajib menerapkan asas keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan uang rakyat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai kegiatan pemerintah dan penggunaan anggaran publik.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa informasi publik pada dasarnya harus dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila proyek pembangunan tersebut dibiayai melalui APBN, APBD atau sumber dana publik lainnya, maka informasi mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran pada prinsipnya harus dapat diketahui oleh masyarakat.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mengamanatkan adanya penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Papan Proyek Merupakan Bentuk Transparansi kepada Masyarakat
Pemasangan papan informasi proyek bukan sekadar formalitas. Keberadaan papan tersebut menjadi salah satu bentuk keterbukaan kepada masyarakat agar publik dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
Melalui papan informasi proyek, masyarakat setidaknya dapat mengetahui beberapa hal penting, antara lain:
– Nama kegiatan atau proyek.
– Lokasi pekerjaan.
– Instansi atau pihak yang bertanggung jawab.
– Sumber anggaran.
– Tahun anggaran.
– Nilai anggaran atau nilai kontrak.
– Nama pelaksana atau penyedia jasa.
– Volume atau ruang lingkup pekerjaan.
– Waktu atau jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
Tanpa adanya informasi tersebut, masyarakat menjadi kesulitan melakukan pengawasan dan memastikan apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, anggaran dan ketentuan yang berlaku.
Berpotensi Bertentangan dengan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Apabila pembangunan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaksanaannya juga harus mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan pemerintah, antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana prinsip yang diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Prinsip transparansi mengharuskan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat diketahui secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, tidak adanya papan informasi di lokasi proyek dapat menimbulkan dugaan kurangnya keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan, meskipun untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran administrasi maupun pelanggaran hukum, tetap diperlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari instansi yang berwenang.
Masyarakat Berhak Melakukan Pengawasan
Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pembangunan, terutama pembangunan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah. Pengawasan publik diperlukan untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, volume, kualitas dan nilai anggaran yang telah ditetapkan.
Dengan adanya papan informasi, masyarakat dapat mengetahui identitas proyek dan menyampaikan pertanyaan maupun laporan apabila menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Sebaliknya, ketika informasi proyek tidak tersedia di lokasi, masyarakat akan kesulitan mengetahui siapa pelaksana kegiatan dan dari mana sumber anggaran pembangunan tersebut.
Diminta Segera Dipasang dan Dibuka Secara Transparan
Pihak terkait diharapkan segera memasang papan informasi proyek di lokasi pembangunan SDN 1 Cikarang secara jelas dan mudah dibaca oleh masyarakat.
Selain itu, instansi yang membidangi pembangunan tersebut juga diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai:
– Sumber anggaran proyek.
– Besaran anggaran atau nilai kontrak.
– Nama pelaksana pekerjaan.
– Volume pembangunan.
– Jangka waktu pelaksanaan.
– Pihak yang bertanggung jawab dan melakukan pengawasan.
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menghindari munculnya berbagai dugaan di tengah masyarakat serta memastikan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, informasi lebih lanjut mengenai detail anggaran dan pelaksana proyek masih menunggu klarifikasi dari pihak instansi terkait.
Catatan Redaksi: Istilah “proyek siluman” dalam pemberitaan ini merupakan ungkapan atau dugaan yang muncul akibat belum tersedianya informasi proyek di lokasi. Dugaan adanya pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui klarifikasi dan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang. Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak sekolah, pelaksana pekerjaan, dinas terkait maupun pihak lainnya.
